Dewan Pakar

Takdir Ali Mukti....Tab name

Dr. Takdir Ali Mukti, M.Si

Dosen Ilmu Hubungan Internasional pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Menyelesaikan pendidikan Sarjana dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Negeri Jember pada 1995, Master dalam Bidang Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada pada 2004, dan Doktor Ilmu Politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 2019.

Intensif mengkaji dan menelaah isu-isu diplomasi di Indonesia, khususnya peranan pemerintah daerah dalam diplomasi (paradiplomasi). Beberapa karya tulis yang telah dihasilkan adalah:

Artikel Jurnal

Paradiplomacy Policies and Regional Autonomy in Indonesia and Korea, (2021), Takdir Ali Mukti, Laode Muhammad Fathun, Ali Muhammad, Stivani Ismawira Sinambela, Sugeng Riyanto, Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 9, No. 2 (Edition Oct. 2020-March 2021).
The future of peace between Aceh and Jakarta under Helsinki agreement 2005’ (2020), Takdir Ali Mukti, Tulus Warsito, Bambang Cipto, Sidiq Ahmadi and Husni Amriyanto Putra, Humanities and Social Sciences Reviews Journal, Vol. 8, No. 3 (2020).
Paradiplomacy Management and Local Political Movement in Aceh-Indonesia and Catalonia-Spain, (2019), Takdir Ali Mukti, Tulus Warsito, Surwandono, Ulung Pribadi and Idham Badruzaman, in European Journal of East Asia Studies (EJEAS), indexed by SCOPUS Q-2. EJEAS-2019-18-1, Leiden, Netherland.
Paradiplomacy and The Future of Aceh Government, (2019), Takdir Ali Mukti, Proceeding atAceh Global Conference, 17-18 October 2018, inUniversitas Syah Kuala, Banda Aceh. Published at Atlantis Press, on3 January 2019.

Books and Chapters

‘Tiroisme dan Paradiplomasi dalam Pemerintahan Aceh’, (2021), Monograph, Published by Komojoyo Press, Yogyakarta, Indonesia.
‘Politik Paradiplomasi dan Isu Kedaulatan di Indonesia’ (Paradiplomacy Policy and Issue on Sovereignty in Indonesia), (2020), a single author, Published by Phinisi Press, Yogyakarta, Indonesia.
Book Chapter (2020): ‘Arah Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia’ (The Direction of Indonesian Foreign Policy), with title ‘Paradiplomacy Policy of Indonesian Government’, (2020), Published by Secretariat of The People’s Consultative Assembly of the Republic of Indonesia, MPRRI, Jakarta, Indonesia.
Translated Book (2020): ‘Dasar-Dasar Kajian Teori Hubungan Internasional’ (International Relations Theory), Edited By Stephen McGlincey et.all, Sponsored by Laboratory of International Relations, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta and Komojoyo Press, Yogyakarta, and E-IR, London, UK
Book Chapter (2018): ‘ASEAN Community’, co-editors Ali Muhammad and Dian Azmawati, with title ‘Gender Aquality in ASEAN’, Published by Research Center, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Book Chapter (2018): ‘Cina dan Indonesia Dalam Dinamika Politik Global Kontemporer’ (China and Indonesia in the Dynamics of Contemporary Global Politics), co-editors Ade M. Wirasenjaya and Masyitoh Annisa Ramadhani, with title ‘Chinese Muslims Opportunity in political contestation in Indonesia’, Phinisi Press, Yogyakarta, Indonesia.
Book Chapter (2016): “Diversity Concept-Diversity Politics”, Publisher Verlag DR. Kovac, Hamburg, Germany.
‘Paradiplomacy, Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia’ (Paradiplomacy: International Cooperations by Regional Governments in Indonesia),(2013), a single writer, 415 pages, The Phinisi Press, Yogyakarta, Indonesia.

Tab content

Penerapan Paradiplomasi Kerjasama Sister City Jakarta-Beijing dalam Berbagai Bidang

Globalisasi mendorong terbentuknya interaksi semakin kompleks sebab adanya international bias. Michele Acuto menganggap faktor ini mendorong pula terjadinya urbanisasi karena kesejahteraan, budaya, dan komunitas baru yang menjanjikan berada di kota. Urbanisasi yang terjadi pada akhirnya akan melahirkan relationship sehingga mampu menentukan keterlibatan daerah dalam situasi tertentu (Acuto, 2013). Rogier van der Pluijm menyebutkan bahwa paradiplomasi merupakan aktor-aktor di panggung politik internasional turut terlibat dalam hubungannya dengan suatu kota. Tujuannya untuk mewakili diri sendiri serta untuk kepentingan satu sama lain (Pluijm & Melissen, 2007). Paradiplomasi merupakan bentuk diplomasi yang bertujuan membawa kepentingan kota atau daerah ke ranah internasional yang sejalan kepentingan negara. City as place dimana kota harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan metropolis untuk ditinggali, tempat berusaha, dan tempat komunitas. Kemudian, city as actors dimana kota dapat bergerak memetakan potensinya untuk berkompetisi dan membuat branding. Dengan demikian, kota dapat dikenal dan berkontribusi dalam pembangunan nasional dan internasional. Paradiplomasi sangat penting untuk dikembangkan suatu daerah. Pendekatan ini mampu menjadikan daerah sebagai aktor global. Dengan demikian, kepentingan daerah dan masyarakat dapat diangkat ke ranah global. Misalnya kepentingan dalam bidang ekonomi, migrasi terhadap daerahnya, hingga menjadi mediator konflik. Kemudian daerah dapat menghadirkan diplomat kota sebagai representasi masyarakat di ranah internasional, yang menyuarakan dan menyampaikan permasalahan-permasalahan di . Melissen menyebutkan bahwa terdapat enam dimensi peran paradiplomasi diantaranya keamanan, pembangunan, ekonomi, representasi, networking, dan budaya (Pluijm & Melissen, 2007). Kota Global Sebagai kota yang berciri global, Sarah Sassen menyebutkan beberapa komponen khas diantara lain: Letak geografis yang memudahkan proses globalisasi ekomomi seperti mengelola, mengkordinasi, dan memberikan pelayanan kepada proses investasi; Lokasi strategis yang mampu dijadikan rumah produksi dalam menjaga kestabilan pasar global; Lokasi yang mampu menyediakan barang produksi yang dikoordinasikan dengan pusat pelayanan, tenaga ahli, dan pemasaran; Lokasi yang mampu mengembangkan produksi yang unik atau khas daerah; Daerah mempunyai mitra kota strategis dalam bidang investasi; dan Adanya dukungan profesional baik dalam tata kelola admistrasi industri untuk menciptakan industri yang mampu menekan ketimpangan ekonomi (Fathun, 2016). Sister city merupakan kerjasama strategis yang disepakati secara resmi antara dua sub-state di dua negara dalam jangka panjang. Tujuannya untuk pemerintah kota dan seluruh masyarakat, termasuk masyarakat sipil, komunitas bisnis ataupun komunitas pendidikan (O’Toole, 2001). Saat ini sister city telah menjadi bagian dari hubungan antarbangsa untuk mendorong terbentuknya rasa saling pengertian dan kerjasama internasional yang mendukung kepentingan masing-masing negara. Perkembangan sister city di Indonesia dapat dikatakan cukup pesat dimana hingga saat ini telah tercatat sebanyak 47 kota dan 16 provinsi yang tercatat telah menerapkan sister city. Salah satunya implementasi sister city Jakarta dan Beijing yang diwujudkan dengan terjalinnya kerjasama The Chinese-Language Training Workshop for International Relations Officer of Sister Cities of Beijing pada tahun 2010-2012 yang ditujukan untuk mengembangkan kerjasama di bidang pendidian dan pelatihan bahasa serta sebagai upaya mengkaji dan memahami karakteristik masing-masing kota yang terlibat hingga paradiplomasi dapat dikembangkan. Dalam pelatihan ini, diajarkan mengenai dasar-dasar Bahasa Mandarin baik romanisasi karakter huruf, pelafalan, intonasi, perbendaharaan kata, komunikasi, maupun penulisannya. Kedua kota mulai melakukan kerjasama setelah ditandatanganinya MoU sister city pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah Kota Beijing pada tahun 1992. Dalam MoU disebutkan bahwa tujuan kerjasama berlandaskan sister city ini ditujukan untuk mempromosikan dan memperluas kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan kedua kota dalam batas-batas kapasitas dan kapabilitas masing-masing dalam bidang: Administrasi Kota, Olahraga, Kesehatan Umum, Perencanaan Kota, Manajemen Pariwisata, Industri dan Kerajinan Skala Kecil dan Menengah, dan bidang kerjasama lain yang disepakati bersama oleh para pihak secara tertulis (Sonardi, 2016). Sesuai dengan masa berlakunya MoU kerjasama sister city DKI Jakarta – Beijing akan diperbaharui setiap tiga tahun dan akan diperpanjang dengan bagaimana kesepakatan antara kedua negara dalam melakukan kerjasama yang dianggap sebagai suatu bentuk nyata dari kerjasama transgovernmental (Primawanti, Dermawan, & Ardiyanti, 2019). Jakarta dan Beijing Diungkapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta bahwa hubungan kekerabatan antara masyarakat Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memiliki latar belakang sejarah yang cukup panjang, dimulai dari hubungan dagang antara masyarakat di Kepulauan Nusantara dan para pedagang RRT telah berlangsung sejak dahulu hingga hubungan persahabatan tersebut bahkan terus berlanjut hingga era modern sekarang ini di berbagai bidang (Situmeang, Darmastuti, & Nashir, 2014). Program kerjasama kedua kota di perluas dengan mengirimkan delegasi Jakarta dalam Chinese Language Training, keikutsertaan Jakarta dalam Beijing Youth Football Tournament di Beijing, partisipasi kedua kota dalam World Tourism Cities Federation (WTCF) dalam pengelolaan pariwisata, dan keikutsertaan Beijing dalam Enjoy Jakarta Sistery City Basketball Tournament dalam perayaan HUT DKI Jakarta (Sonardi, 2016). Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, Jakarta dengan Beijing saling bertukar informasi demi memperkuat dan meningkatkan kerjasama antara lembaga promosi investasi dan kamar dagang kedua kota demi meningkatkan pendapatan daerah (Wulansari, 2017). Kedua kota turut serta mengadakan dan mengirimkan delegasi festival budaya kota masing-masing demi mempromosikan dana melestarikan budaya daerah. Selain menjalin kerjasama antara Indonesia dan RRT dalam pada bidang ekonomi, pendidikan serta budaya dan pariwisata, kedua kota menyadari betapa pentingnya kegunaan dari bahasa asing khususnya Bahasa Mandarin untuk memperlancar komunikasi dalam meningkatkan hubungan kerjasama baik yang sudah terjalin maupun yang akan terjalin di masa mendatang (Pemerintah DKI Jakarta, 2012). Kerja sama sister city berperan mengatasi berbagai masalah dengan meningkatkan hubungan bilateral maupun miltilateral dengan memanfaatkan percepatan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi maupun informasi (International Sister Cities, 2014). Hal ini bersifat resiprokal, yaitu suatu proses timbal balik atau saling menguntungkan untuk mencoba membangun cara pandang baru akan hubungan antarnegara dalam politik internasional (Kauppi & Viotti, 1998). Mekanisme yang dibangun antara Jakarta dan Beijing ini bermanfaat bagi pengembangan wawasan serta memperoleh tukar-menukar pengalaman dan kesulitan yang dihadapi. Dalam program Chinese Language Training 2010-2012 yang diadakan kedua kota, aktor yang terlibat antara lain, pemerintah kota dan masyarakat umum khususnya tenaga pengajar dalam bidang pendidikan bahasa sehingga lahir hubungan langsung antara pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat sebagai hasil diplomasi kedua kota ini. Implementasi sister city Jakarta dan Beijing telah mendorong pengembangan potensi diri demi kemajuan daerah sehingga tidak bergantung pada hubungan diplomatic, meningkatkan promosi bidang kebudayaan dan pariwisata, dan perbaikan sarana prasarana infrastruktur demi menopang pembangunan daerah. Melalui program-program diplomasi kedua kota pula, DKI Jakarta mendapatkan banyak manfaat dari mencontoh kemajuan pembangunan Kota Beijing yang terbuka meliputi sistem transportasi jaringan […]
[…]
Jakarta Smart City, Kuantum Diplomasi Poros Kota-Desa di Indonesia

Ide diplomasi kuantum pertama kali muncul dalam percakapan antara mantan Menteri Luar Negeri AS George P. Schultz dan fisikawan teoretis Sidney Drell. Yang mereka ingat terlihat seperti ini: ‘Begitu Anda mengamati sesuatu dalam fisika, ia berubah, jadi sangat sulit untuk benar-benar mengamati sesuatu,’ kata Drell. (Katharina Hone, Quantum diplomacy – ideas from the other side of the looking glass?, 2016) Konsep smart city di Jakarta mempunyai 6 pilar digital kuantum: (smartcity.jakarta.go.id) Diplomasi Smart Governance, Diplomasi Smart People, Diplomasi Smart Living, Diplomasi Smart Mobility, Diplomasi Smart Economy, Diplomasi Smart Environment. Smart city DKI Jakarta menggunakan data kuantum yang terproteksi alogritma pelayanan publik masyarakat. Ini bermanfaat untuk disajikan dengan lebih transparan terintegrasi “satu data” dari berbagai instansi birokrasi. Selain itu, diplomasi kuantum DKI Jakarta Smart City Jakarta meningkatkan partisipasi warga seperti membuat data, aplikasi, memberikan masukan, dan memberikan kritikan. Sehingga kota ini menjadi kota yang pintar karena melibatkan warganya, melibatkan pemerintahnya, kekuasaannya, uangnya, dan ruangannya untuk menjadikan semua kehidupan lebih baik. Jakarta menjadi poros desa dan kota periphery yang terintegrasi. Wilayah peri-urban adalah wilayah sekitar atau pinggirian kota. Wilayah ini terletak diantara wilayah yang bersifat kekotaan sepenuhnya dan wilayah yang bersifat pedesaan. Dari beberapa contoh wilayah tersebut, perkembangan dan penanganan wilayah peri-urban relatif berbeda tergantung bagaimana strategi masing-masing stakeholders daerah mengelola kawasan peri-urban tersebut. Pada konteks sinkronisasi digital teknologi, kawasan perkotaan dengan wilayah peri-urbannya sebagai pengembangan yang berorientasi pada teknologi revolusi industri 4.0 termasuk bioteknologi, nanoteknologi, komputer kuantum, semikonduktor, dan teknologi penyimpanan energi yang menopang kota DKI Jakarta sebagai kuantum Smart City Salah satu contoh, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin meluncurkan sejumlah desa inovasi di Indonesia, yang salah satunya ada di Dusun Tumba Desa Tamaila Utara, Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo (10/8/2020). Salah satu inovasi yang dilakukan di dusun tersebut adalah pembangunan pembangkit listrik berskala picohydro, yang mengandalkan arus sungai di kawasan tersebut. Program tersebut merupakan kolaborasi program Global Environment Facility Small Grants Programme (GEF-SGP), melalui lembaga payung Perkumpulan Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (Japesda) bersama PKEPKL UNG, LPPM UNG dan pemerintah Desa Tamaila Utara. Maka tidaklah menjadi mustahil deskripsi Einstein tentang fenomena kuantum sebagai ‘aksi seram di kejauhan’ dan skeptisismenya terhadap bagian-bagian dari teori baru yang diungkapkan dalam peringatan bahwa ‘Tuhan tidak bermain dadu’ mungkin terdengar familiar. Diplomasi Kuntum DKI Jakarta Smart City Dalam kuliah tahun 1997 tentang Diplomasi di Era Informasi, Schultz, diplomat berpengalaman, membuat hubungan antara ide-ide di jantung teori kuantum dan diplomasi yang dipengaruhi oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) baru menjadi lebih kuat. ‘Sebuah aksioma teori kuantum adalah ketika Anda mengamati dan mengukur beberapa bagian dari suatu sistem, Anda pasti mengganggu keseluruhan sistem. Smart City DKI Jakarta sebagai kuantum diplomasi poros desa-desa di Indonesia dapat melakukan observasi digital diplomasi yang menempatkan warga negara sebagai agen perubahan revolusi industri 4.0. Fernomena ruang gerak penguhuni kota DKI Jakarta tidak luput dari kamera TV berada tepat di tengah-tengah suatu peristiwa yang kacau, mencoba menangkap esensinya secara obyektif. ‘ Kurangnya kepastian dan kebenaran obyektif serta dampak dari tindakan observasi inilah yang membuatnya mendukung istilah diplomasi kuantum. Referensi berikutnya untuk diplomasi kuantum dalam sebuah artikel di Hague Journal of Diplomacy oleh James Der Derian (2011), profesor di Universitas Sydney dan Direktur Pusat Studi Keamanan Internasional. Tertarik pada ketidakpastian dan keterkaitan dunia global, Der Derian bertujuan untuk menggambarkan ‘transformasi diplomasi yang lebih radikal’ (hal. 374). Dalam artikel tersebut, ia bekerja untuk memahami ‘peristiwa yang tampaknya terpisah karena mereka terjerat melalui di mana-mana, interkonektivitas dan refleksivitas dari berbagai media yang semakin mengglobal’ (hlm. 374-5). Mengakui para pemain baru dan bentuk interaksi baru di bidang permainan diplomatik, ia mencari cara untuk menggambarkan diplomasi yang telah ‘bergeser dari negosiasi antar negara bagian menjadi negosiasi antar kota, kotamadya, desa, jalanan, dan jalan lain otoritas dan perwakilan’ ( hal. 375). Hal inilah mengisyaratkan bahwa DKI Jakarta yang mempelajari hubungan internasional dan diplomasi tidak lagi terperangkap dalam pemikiran Newtonian, pandangan dunia yang berakar pada fisika abad ketujuh belas yang tidak sesuai dengan fisika baru maupun dunia sosial yang kompleks dan saling terkait di abad kedua puluh satu. Diplomasi kuntum DKI Jakarta adalah representasi linier dari rangkaian peristiwa dan rantai sebab dan akibat yang jelas tidak lagi sesuai hanya sebatas pola digitalisasi teknologi. Peristiwa melintasi ruang dan waktu; masyarakat bersifat lokal sekaligus global dan bercampur dulu dan sekarang. Mengambil perspektif kuantum menyoroti simultanitas – hal-hal yang terjadi pada waktu yang sama dan kemungkinan untuk hadir di berbagai tempat pada waktu yang sama. Di satu sisi, TIK memungkinkan keterbukaan yang lebih besar, diplomasi publik, dan aktor baru yang muncul di kancah diplomatik. Di sisi lain, dunia rahasia diplomasi tradisional masih sangat hidup dan sangat dibutuhkan. Adler-Nissen menekankan bahwa peran negosiasi berlangsung di depan mata publik dan pada saat yang sama di balik pintu tertutup dari negosiasi rahasia diplomasi tradisional. Ini adalah simultanitas diplomasi digital. Kota dan desa menjadi kukuatan paradiplomasi pejabat legislatif dan publik untuk menempati kedua ruang digital – pada dasarnya menjadikan mereka seorang diplomat kuantum.(*) Nazar EL Mahfudzi, SIP. MHI, Pengamat Sosial Politik dan Studi Digital Diplomasi, Universitas Pembangunan Negeri Veteran, Surabaya
[…]
Makassar, Visi Mendunia, dan Diplomasi Kota

Tahun 2019, saya meneliti tentang Diplomasi Kota di Makassar dan Jayapura, yang dimuat pada prosiding Konvensi Nasional ke-10 Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII). Beberapa temuan dan catatan penelitian tersebut, khususnya dalam konteks Kota Makassar, mungkin menarik untuk bahan diskusi. Terutama setelah Walikota Makassar terpilih, Danny Pomanto, menyebutkan bahwa salah satu prioritasnya pada periode kedua ini adalah menyusun “Perda Omnibus Makassar Kota Dunia” (Tribun Timur, 1/2/2021, hal. 1). Pada masa jabatan periode pertama (2014-2019), visi Makassar Kota Dunia telah ditawarkan oleh Danny Pomanto. Nampaknya, visi itu kurang menarik minat para politisi di DPRD Kota Makassar. Atau bisa jadi, pihak eksekutif sendiri tidak serius mengusungnya. Terbukti dengan gagalnya pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Makassar Kota Dunia. DPRD mengembalikan Rancangan Perda ke Pemkot dengan permintaan perbaikan, namun tidak kunjung dilakukan. Visi yang sama kembali diusung pada periode kedua. Padahal publik belum memperoleh “laporan pertanggungjawaban” bagaimana visi tersebut dikelola. Benarkah menjadi visi untuk Kota Makassar, ataukah hanya jualan demi kontestasi politik? Bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah Kota Makassar menerjemahkan visi ini? Diplomasi Kota Dalam kajian hubungan internasional (HI), visi kota dunia dekat dengan konsep diplomasi kota (city diplomacy), yaitu suatu varian dalam diplomasi yang fokus pada peranan kota dan pemerintah daerah sebagai “sub-state actors”. Di Amerika Latin, pendekatan ini dikenal sebagai konsep paradiplomacy. Sejak kelahirannya sebagai disiplin ilmu mandiri pada 1919, studi HI fokus kepada interaksi aktor negara dalam upaya menciptakan perdamaian dan kesejahteraan. Entitas negara tampak semakin “lemah” menampilkan dirinya sebagai unitary actors. Definisi kepentingan nasional, misalnya, diinterpretasi berbeda oleh entitas-entitas di dalam negara. Otoritas kota dan pemerintah daerah seringkali merasa para elit di pusat yang terlibat dalam diplomasi antarnegara cenderung memperjuangkan kepentingan nasional yang bias. Apakah kepentingan nasional tersebut benar merupakan kepentingan seluruh rakyat? Pada banyak kasus, kepentingan nasional terdistorsi oleh kepentingan invisible hand dalam politik, seperti para pebisnis, industrialis, atau para oligarkh. Salah satu contoh kasus adalah Deklarasi Paris 2015 untuk mengurangi emisi karbon global. Persetujuan hampir gagal disepakati oleh para kepala negara. Beberapa walikota dunia kemudian membuat deklarasi tandingan, yang memaksa para kepala negara menyetujui Deklarasi Paris. Para walikota mengatakan, kerusakan lingkungan akan berdampak langsung kepada warga yang setiap hari kami temui. Sementara para kepala negara lebih mementingkan kepentingan para industrialis yang khawatir bisnisnya terganggu. Amerika Serikat, dibawah Presiden Donald Trump, menarik diri dari Deklarasi Paris pada 4 November 2019. Hal ini memicu kemarahan para walikota di Amerika Serikat, sehingga 466 walikota di negara ini membuat pernyataan menolak langkah Trump. Mereka berkomitmen akan tetap menjalankan rencana aksi Deklarasi Paris. Amerika akhirnya kembali bergabung pada 19 Februari 2021 kemarin. Visi Mendunia Visi Kota Dunia seharusnya tidak bersifat inward looking. Visi ini harusnya sensitif terhadap isu-isu global yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari entitas kota (pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan lain-lain). Di Kota Makassar, pemerintah nampak sibuk mengimplementasi kebijakan bersifat (mohon maaf) artifisial: membuat berbagai macam fasilitas berlabel smart (ingat pete-pete, halte, kartu-kartu), atau memperindah tampilan untuk kepentingan foto-foto sehingga indah di sosial media. Sementara itu, berbagai isu global yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat kota dan daerah di masa depan, cenderung ditangani secara individual dan parsial. Misalnya, isu tentang Sustainable Development Goals (SDGs) yang membutuhkan partisipasi inklusif dari seluruh elemen. Pemerintah Kota seharusnya mengambil peran strategis dan terintegrasi disini. Setidaknya terdapat empat catatan yang menurut saya penting dijadikan perhatian dalam upaya mewujudkan visi Makassar Kota Dunia, terutama berdasarkan pendekatan Diplomasi Kota. Pertama, kerangka regulasi. Pemerintah perlu secepatnya merampungkan Perda Kota Dunia yang disusun secara partisipatif dan inklusif. Libatkan elemen penta helix (akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, dan media) dalam prosesnya. Kedua, dukungan kelembagaan. Perlu ada unit kerja sekretariat daerah yang khusus menangani kerja sama luar negeri. Perwali Nomor 79 Tahun 2016 tentang SOTK Sekretariat Daerah menempatkan urusan kerja sama luar negeri “disisip-sisipkan” pada tugas dan fungsi Sub Bagian Kerja Sama antar Daerah/Lembaga, di bawah Bagian Perekonomian dan Kerja Sama. Hal ini perlu direvisi, minimal ada Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri sendiri. Apalagi telah ada Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 yang mengatur kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri, dan dengan lembaga di luar negeri. Ketiga, atensi lebih terhadap event berskala internasional. Di Makassar banyak berlangsung kegiatan internasional yang kurang diperhatikan oleh Pemerintah Kota. Misalnya, konferensi internasional oleh berbagai perguruan tinggi di kota ini. Pada tahun 2019, Unhas menjadi tuan rumah bagi 25 konferensi internasional. Belum terhitung dengan kampus-kampus lain atau lembaga lain. Keempat, sensitif terhadap isu global. Menjadi bagian dari masyarakat internasional bisa dengan cara mempromosikan khasanah lokal ke tingkat global, namun membutuhkan sumber daya yang relatif besar. Cara lain yang bisa dielaborasi adalah dengan mengambil bagian dalam diskursus isu-isu global, misalnya masalah lingkungan hidup, perlindungan terhadap hak-hak minoritas, atau pembangunan berkelanjutan.(*) Penulis: Ishaq Rahman, Dosen HI Unhas, penggiat Komunitas Akademik Diplomasi Kota Indonesia.
[…]
Kepentingan dalam Kerja Sama Sister City Kota Magelang dan District Brcko

Globalisasi mengambil peranan yang vital dalam cepat dan luasnya hubungan antar negara terjadi, dimana hampir seluruh lintas batas negara dapat dijangkau dan hal ini juga ikut membawa perubahan dalam sistem kerjasama internasional yang awalnya hanya bertumpu pada negara (State-Centris) menjadi lebih terbuka. Era globalisasi memicu kebutuhan akan kerjasama dan interdependensi antar negara di dalam tatanan internasional semakin besar yang kemudian melahirkan aktor-aktor non- negara, seperti NGO, MNC, INGO, individu, foundation hingga pemerintah daerah yang ikut serta dalam pembangunan negeri. Salah satu aktor yang paling menarik untuk dibahas adalah pemerintah daerah. Dengan adanya desntralisasi dan otonomi daerah, mereka berhak untuk melakukan hubungan luar negeri sesuai dengan yang tertera pada Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 dimana pemerintahan daerah diberi ruang oleh pemerintah untuk lebih aktif dalam kebijakan politik luar negeri untuk merealisasikan kepentingan nasional, salah satunya dengan menjalin kerjasama Sister City (Windiani, 2014). Sister City International (SCI) mendefinisikan Sister City atau kota kembar sebagai suatu kerjasama jangka panjang antara dua daerah di dalam dua negara yang berbeda yang memiliki kesamaan latar belakang atau kepentingan yang terjalin dibawah suatu perjanjian (Nuralam, 2018). Di Indonesia sendiri telah banyak pemerintah daerah yang mulai melakukan kerjasama jenis ini, seperti hal nya kerjasama Sister City antara Kota Magelang dengan District Brcko. Kerjasama antara dua daerah tersebut telah mencapai tahap penandatanganan Letter of Intent (LoI) pada 22 Juli 2019 yang diharapkan dapat membantu masing- masing kota untuk saling mengisi kekurangan dan saling membatu dalam meningkatkan potensi kota tersebut. Kota Magelang sendiri dianggap sebagai kota yang asri dan terletak di wilayah yang strategis serta memiliki potensi untuk dapat memiliki nama di kancah internasional. Adapun kesamaan yang dimiliki oleh kedua daerah tersebut menurut Kepala Inspektorat Distrik Brckko, Damir Bulcevic, adalah memiliki kemiripan secara angka statistic (Produk Domestik Bruto, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk). District Brcko sendiri merupakan daerah dengan infrastruktur yang maju, dengan bangunan- bangunan tua sebagai destinasi wisata unggulan. Dengan keunggulan- keunggulan yang dimiliki masing- masing daerah tersebut akan sangat berpotensi untuk saling menginspirasi keduanya. Sesuai dengan konsep sister city yang menyatakan bahwa hubungan luar negeri dilakukan oleh pemerintah daerah karena adanya kepentingan yang dimiliki, maka Pemerintah Kota Magelang juga memiliki kepentingan tertentu pada hubungan luar negeri yang dilakukan dengan Pemerintah Distrik Brcko, berikut adalah kepentingan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Magelang: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Magelang Melalui kerjasama sister city dengan District Brcko, kepentingan pemerintah Kota Magelang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayahnya berupaya untuk dicapai melalui sektor pendidikan. Dimana, peningkatan kualitas sumber daya manusia ini berfokus pada peningkatan kualitas intelektual yang merupakan kunci utama untuk memberikan dan menambahkan pengetahuan, wawasan serta skill (keterampilan) bagi setiap individu di dalam masyarakat sehingga mutu kemampuan atau kualitas setiap individu dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Sekolah- sekolah dan universitas yang berada di Kota Magelang pun hampir semua memiliki kualitas yang baik sehingga diharapkan nantinya kedua kota tersebut dapat saling melakukan kegiatan pertukaran pelajar atau mahasiswa, bahkan dosen. Dengan berkembangnya dan meningkatnya pengetahuan, wawasan dan keterampilan masyarakat, diharapkan masyarakat tersebut akan mampu untuk mengikuti dinamika perkembangan zaman serta mampu untuk menjawab berbagai tantangan yang hadir didalamnya. Kota Magelang juga ingin memperkenalkan kepada masyarakat luar mengenai kebudayaan yang dimilikinya sehingga kedua kota tersebut juga akan saling mempelajari satu sama lain dan memberikan pandangan yang lebih luas Mengembangkan Perekonomian Daerah dalam Sektor Perdagangan dan Perekonomian Masih belum diketahui secara pasti kegiatan perdagangan seperti apa yang akan dilakukan oleh kedua kota ini, hanya saja pastinya mereka akan menggunakan pelabuhan dalam kegiatan perdagangan diantara keduanya secara maksimal dan pasti juga kegiatan perdagangan tersebut akan menguntungkan kedua belah pihak, khususnya dalam perekonomian. Diketahui pula bahwa Kota Magelang memiliki pelabuhan yang dapat dikatakan sudah baik sehingga akan mempermudah akses dalam kegiatan perdagangan diantara kedua kota tersebut. Sektor yang paling berpengaruh dalam peningkatan perekonomian, yaitu pariwisata juga akan dilakukan diantara kedua kota tersebut. Distrik Brcko dikenal memiliki pemandangan yang indah dengan tempat-tempat pariwisata yang menarik dan letak kotanya pun stategis. Dari sini masing-masing kota dapat saling mempengaruhi satu sama lain, dan dapat memberikan ide-ide baru terhadap perkembangan pariwisata di kedua kota yang saling bekerja sama tersebut. Diharapkan pula, kedua kota ini dapat saling berinovasi untuk membuat suatu destinasi pariwisata yang dapat mengangkat dan menarik berbagai macam atau kalangan pengunjung yang akan sangat berguna bagi menaikan pendapatan daerahnya masing-masing. Hubungan dan kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada dasarnya merupakan tuntutan dan hal yang perlu dilakukan karena dalam dimensi global seperti saat ini, tidak ada satu negara atau daerah pun yang benar-benar mampu menyelesaikan sendiri permasalahannya dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang semakin kompleks. Hal ini, juga dimaksudkan untuk mencapai kepentingan yang ingin dicapai oleh daerah dimana kepentingan tersebut biasanya berkaitan dengan masalah pembangunan di daerahnya, baik itu untuk peningkatan ekonomi daerah maupun dukungan terhadap berbagai program kerja sektor-sektor unggulan seperti pendidikan, kesehatan, pariwisata dan sebagainya. Di era globalisasi ini pemerintah daerah harus jeli dan aktif dalam memamfaatkan peluang dan kesempatan yang ada terutama dalam melakukan kerjasama internasional. Melalui kerjasama internasional terutama kerjasama sister city, pemerintah daerah dapat belajar banyak hal tentang kemajuan yang dimiliki oleh daerah atau kota lain sehingga dapat mengejar ketertinggalan dan mengembangkan potensi daerahnya. Selain itu banyak keuntungan atau manfaat positif yang bisa didapatkan melalui kerjasama internasional dalam bentuk sister city, terutama bagi pemerintah daerah dalam mencapai kepentingan yang dimiliki. Penulis: Atmani Anggit Lestari, Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang
[…]
Daya Tahan Kota Menghadapi Pandemi Global

Covid-19 diumumkan sebagai pandemi global pada 11 Maret 2021. Sejak saat itu, otoritas nasional di seluruh dunia mengambil langkah reaktif untuk memutus rantai sebaran Sars-Cov-2, nama virus pembawa penyakit Covid-19. Beberapa negara segera melakukan adaptasi, sementara ada juga yang mencoba taktik denial (penyangkalan). Akibatnya, sebaran virus semakin cepat, dengan dampak sosial, ekonomi, bahkan politik. Selain dampak kesehatan, tentu saja. Sebagai wabah yang menyerang dan menyasar manusia, Covid-19 bergerak dan menyebar mengikuti pergerakan manusia. Maka, intervensi untuk menghentikan sebaran virus adalah dengan membatasi mobilitas manusia. Sayangnya, beberapa negara (termasuk Indonesia) cenderung terlambat menghentikan sebaran, akibat keengganan otoritas nasional membatasi gerakan manusia secara total. Di setiap negara, masyarakatnya merupakan warga dari entitas lokal bernama “daerah” (dengan variasi terminologi yang beragam: kabupaten, kota, municipality, district, county, dan lain-lain). Ada unit kecil dalam pemerintahan yang bertanggung jawab langsung terhadap kehidupan masyarakat, dengan kewenangan operasional yang terkoneksi tanpa perantara ke warga. Unit ini adalah pemerintah daerah (local government). Sehingga, masalah aktual terkait pandemi Covid-19 sejatinya merupakan masalah pemerintah daerah. Otoritas di daerah (terutama pemerintah kabupaten dan kota) seharusnya menjadi pemain kunci dengan prinsip desentralisasi. Dalam konteks pandemi, kewenangan luas seharusnya diberikan kepada pemerintah daerah, untuk terciptanya daya tahan (resiliensi) kota. Konsepsi Resiliensi Secara konseptual, daya tahan atau resiliensi dapat diartikan sebagai kemampuan individu atau kelompok untuk bangkit kembali dari tekanan dan krisis (Walace and Walace, 2008). Dalam kaitan dengan tekanan atau krisis ini, definisi resiliensi dapat dibagi ke dalam tiga tipe (Martin dan Sunley, 2014), yaitu: upaya bangkit dari tekanan, kemampuan menyerap tekanan, dan kemampuan beradaptasi dalam rangka antisipasi. Pandemi Covid-19 mempunyai karakter berbeda dari tekanan atau krisis akibat bencana alam dan non-alam lainnya. Pertama, pandemi tidak dapat diprediksi, bahkan diperkirakan. Mitigasi pandemi tidak pernah menjadi pilihan pada proses perencanaan yang normal. Sehingga, peristiwa pandemi Covid-19 yang melanda dunia menyebabkan berbagai otoritas di dunia, bahkan otoritas kesehatan global (WHO) berada pada situasi coba-coba terhadap berbagai kebijakan penanggulangan. Kedua, pandemi bergerak tanpa dapat dideteksi dengan metode konvensional. Pelacakan terhadap orang-orang terpapar hanya dapat dipastikan melalui uji laboratorium. Meskipun telah bermunculan berbagai inovasi untuk deteksi cepat (misalnya inovasi Genose dari Universitas Gadjah Mada), namun untuk keperluan medical treatment tetap dibutuhkan adanya uji laboratorium. Keterbatasan teknologi pencegahan ini menjadi tantangan bagi dunia medis. Ketiga, dampak sosial ekonomi sama (bahkan lebih) terasanya dengan dampak kesehatan. Pandemi Covid-19 menuntut umat manusia mengubah cara hidup dan mengadopsi kenormalan baru (new normal). Terjadi berbagai pembatasan siginifikan dalam interaksi untuk memutus rantai penularan. Kondisi ini menyebabkan sektor ekonomi terdampak langsung, yang menyebabkan terjadinya penurunan daya beli. Bahkan, pada tingkat yang paling mengkhawatirkan adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat mandegnya sektor industri. Keempat, pandemi Covid-19 mengharuskan kerja sama dan kolaborasi multipihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Kolaborasi juga terjadi melintas batas-batas struktural dan geografis, melampaui dimensi-dimensi nasionalisme. Kota dan Mitigasi Pandemi Wilayah pemukiman penduduk merupakan garis terdepan dalam upaya memutus pandemi Covid-19. Tantangan ini memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi kesehatan dan ekonomi. Pada sisi kesehatan, masyarakat perkotaan menghadapi ancaman untuk terpapar akibat interaksi, sehingga perlu melakukan mitigasi penularan. Sementara pada aspek ekonomi, alternatif yang tersedia pada setahun pertama upaya mitigasi adalah menghindari kontak dan menjaga jarak sosial, yang beresiko menurunkan produktivitas dan pendapatan. Carl Henegan dan David Howard (2020) dari Global Centre on HealthCare and Urbanisation, Kellogg College, University of Oxford, menuliskan bahwa peranan kota dalam masa pandemi dapat menghentikan penularan, tetapi juga dapat membuatnya semakin parah. Untuk itu, diperlukan perubahan dalam mind-set terhadap kota secara menyeluruh, mulai dari gaya hidup masyarakat hingga desain perkotaan. Dengan mencermati karakter virus Sars-Cov-2 yang menyebabkan gangguan infeksi pernapasan, penyebarannya melalui udara, melalui permukaan benda-benda, dan melalui kontak erat. Maka faktor ini harus menjadi pertimbangan baru interaksi masyarakat perkotaan dalam upaya mitigasi. Peristiwa pandemi Covid-19 juga menyadarkan bahwa masyarakat perkotaan perlu mengubah pemahaman lama dalam menciptakan lingkungan kehidupan, dengan mengedepankan pertimbangan hidup sehat dalam segala aspek, untuk menggantikan pertimbangan efektivitas dan efisiensi, apalagi estetika. Tidak semua kota dan kawasan pemukiman memiliki daya tahan yang sama terhadap pandemi. Kota-kota dengan ekonomi maju selalu saja menampilkan wajah yang paradoks: terdapat kawasan sejahtera dan kaya yang memiliki akses lebih besar terhadap fasilitas kesehatan, informasi hidup sehat, dan pilihan-pilihan untuk hidup sehat. Namun juga terdapat kawasan pinggiran dan miskin perkotaan yang tidak terjangkau akses kesehatan yang memadai, pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat yang terdistorsi, dan pilihan kebutuhan hidup dasar yang mengalahkan pertimbangan kesehatan. Kerja Sama Global Antarkota Situasi demikian menyebabkan daya tahan kota ditentukan oleh berbagai faktor. Mengingat situasi ini adalah area pertarungan baru sama sekali bagi kebanyakan kota-kota di dunia, maka tuntutan untuk kerja sama dan kolaborasi adalah keharusan. Untuk itu, ruang dan kapasitas perlu disiapkan bagi kota-kota di seluruh dunia untuk terlibat. Walikota Barcelona, Amsterdam, Milan dan Paris menerbitkan surat bersama pada El Pais, dimana mereka menyatakan bahwa: “kota-kota mempunyai pengalaman panjang dalam bekerja sama. Hubungan ini diitensifkan dengan adanya krisis kesehatan. Dari pengalaman, kami mengetahui bahwa ketika menghadapi krisis, maka hal mendasar yang harus kita ciptakan adalah bersatu, bersolidaritas, dan bekerja sama.” (BBC, 27 April 2020). Secara aktual, realitas yang terjadi selama masa pandemi Covid-19, entitas negara (yang direpresentasikan oleh pemerintah pusat dari setiap negara), memainkan peranan sentral dalam berbagai upaya global. Padahal, ketika berbagai gagasan akan diimplementasikan, peranan dan keterlibatan pemerintah daerah dan entitas kota adalah kritikal. Pameo yang berkembang dalam kerangka ini adalah: state talks, city acts. Negara-negara saling bernegosiasi dan berdiskusi, sementara implementasinya akan menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Pada negara dengan derajat pluralitas yang tinggi seperti Indonesia, pemerintah pusat seharusnya melibatkan pemerintah daerah bukan saja pada tataran implementasi, namun juga sejak dalam pembahasan. Di Indonesia, kita menemukan gesekan seperti ini. Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Salim Landjar, sampai-sampai secara terbuka menyebut Menteri Sosial Republik Indonesia sebagai “menteri goblog”, akibat perbedaan persepsi dalam penanganan dampak pandemi Covid-19. Dalam situasi pandemi, daya tahan kota ditentukan oleh seberapa jauh otoritas lokal dilibatkan dalam proses pembicaraan (talks), termasuk di tingkat global. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan platform kerja sama yang kini tersedia sebagai pilihan meskipun masih terbatas.(*)
[…]
Digital Diplomacy dan Soft Power dalam Tradisi Akademik Nicolson, Nye dan Bjola

Pada era digital beberapa kajian ilmu pengetahuan mengalami disrupsi. Hal tersebut akibat integrasi teknologi informasi terhadap dunia ilmu pengetahuan sehingga mengubah pola perkembangan dan akselerasi pengetahuan itu sendiri. Kondisi ini juga berkonsekuensi kepada formulasi kebijakan luar negeri suatu negara melalui diplomasi. Nicolson(1974) pernah berucap “diplomacy without diplomat”. Kemudian Nye (2006) mengatakan bahwa munculnya era smart power yaitu dimana ada kombinasi antara soft power dan hard power. Ia juga berargumen bahwa negara dalam mengimplementasikan kebijakan luar negerinya melalui diplomasi bisa diformulasikan dan diakselerasi melalui banyak bentuk atau disebut dengan kekuatan lunak. Implementasi ini kemudian bisa diformulasikan melalui seni dan budaya, pendidikan. Namun negara tidak mesti melupakan kekuatan kerasnya. Ada situasi dimana negara harus mengkomparasi kedua metode ini untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Weight (1974) mengatakan bahwa diplomasi merupakan lembaga sokoguru dalam hubungan internasional. Kemudian, Sharp (1998) mengatakan bahwa diplomasi sebagai mesin dalam hubungan internasional dan dilanjutkan oleh Nicolson (1974) bahwa diplomasi merupakan seni dalam hubungan internasional. Dari sejumlah definisi tersebut bisa disimpulkankan bahwa diplomasi adalah lembaga. Lalu bagaimana dengan pernyataan dari Mellsen (2006) bahwa diplomasi tradisional akan berubah menjadi diplomasi publik? Penulis menggarisbawahi bahwa harus dibedakan antara lembaga dan instrumen atau media. Lembaga berkonsekuensi pada prosedural organisasi, maka pendekatannya adalah berbasis standar operasional atau masih menggunakan pendekatan elitis birokrasi. Disisi lainya adalah media merupakan tools atau alat yang bisa digunakan lembaga dalam akselerasi pencapaian kepentingan. Jadi menurut penulis sebenarnya diplomasi itu tidak berubah tapi instrumennya yang berubah. Hal ini sejalan dengan ketika negara menggunakan identitas yang dimilikinya untuk berdiplomasi seperti seni, budaya, pendidikan, dan termasuk teknologi informasi. Penulis menyimpulkan hal ini hanya sebuah penyebutan nama saja atau hanya ada dalam perdebatan semantik bukan pada tataran metodologi. Fenomena diplomasi harus dipahami lebih komprehensif. Penulis berargumen bahwa diplomasi adalah peristiwa elitis yang tidak berubah dalam konteks strukturnya tapi instrumennya. Christer Jonnson (Carlnaes dkk, 2013) mengatakan memahami studi diplomasi harus dilihat dari sejarah diplomasi, tipologi dan fungsi, kaitan dengan hukum diplomatik dan perkembangan isu kontemporer. Lebih lanjut ia berkata bahwa dunia diplomasi berubah karena empat hal, yaitu: perubahan sistem internasional, ancaman dan prevelensi sifat perang, revolusi peran negara serta integrasi teknologi informasi. Penulis menilai pendapat ini bahwa sebenarnya yang berubah hanyalah isu kontemporernya. Ada empat kemungkinan hal ini berubah yaitu situasi internal, situasi eksternal dan situasi individual dan instrumental. Memang benar ada peran aktor non negara tapi penulis tetap mengatakan bahwa aktor tersebut tidak berkonsekuensi pada diplomasi tetapi hanya pada kebijakan. Karena satu ciri khas dari diplomasi adalah adanya hukum diplomatik sehingga setiap aktor yang melakukan diplomasi disebut diplomat yang sudah diatur sedemikian rupa berkaitan hak dan kewajibannya dalam konteks hubungan internasional. Sulit memastikan bahwa aktor-aktor seperti Malala yang memperjuangkan nasib perempuan di India atau Therese yang berjuang tentang iklim kemudian disebut sebagai diplomat. Hal ini bisa diukur dari dua hal: Apakah ada fakta yang membuktikan bahwa mereka adalah representasi negara, apakah aktor tersebut mempromosikan kepentingan negara atau sekedar mencari citra dan reputasi, apakah aktor tersebut bisa melakukan negosiasi sehingga mampu menekan kebijakan negara yang sangat rasional dan apakah aktor tersebut melaporkan hasil argumentasinya kepada negara. Pada poin inilah yang menjadi fungsi seorang diplomat Apakah ada fakta yang membuktikan bahwa aktor tersebut dilindungi oleh hukum diplomatik? Seandanyai aktor tersebut terbunuh maka negara yang bersangkutan hanya mungkin bisa mengajukankeberatan dari sisi HAM bukan hukum diplomatik. Berbeda cerita dengan diplomat yang memang sudah memiliki kekebalan yang menjadi kesepakatan internasional. Bjola dan Holmes (2015) menjadi rujukan dalam diplomasi digital. Kemudian tulisan tentang digital diplomasi dilanjutkan oleh Manor ( 2019) dengan judul The Digitalization of Public Diplomacy. Penullis menilai kedua buku ini sangat komprehensif membahas transformasi diplomasi. Inilah yang kemudian penulis sepakat dengan Christer Jonnson bahwa hal tersebut merujuk pada perubahan isu kontemporer dan integrasi teknologi informasi. Holmes (2015) berpendapat diera digital ini kemudian mengubah format diplomasi yang dipengaruhi oleh teknologi informasi. Munculnya media sosial akan mengubah pola komunikasi. Holmes berpendapat bahwa ada dua hal yang kemudian yang harus diperhatikan yaitu policy adaptation dan institutional change. Holmes juga berpendapat bahwa pola reduksi hubungan ini akan memiliki dua tipe yaitu top down structural exogenous shock dan button up incremental endogenous shifting. Exogenous basis argumenya adalah pola komunikasi dunia nyata ke dunia maya atau non face to face dan endogenous merujuk pada big data terhadap reduksi dan trend pola komunikasi. Artinya penguasaan data dan informasi sangat berpengaruh terhadap kualitas komunikasi. Dari argumen Holmes ini tidak jauh berbeda yang disampaikan oleh Manor (2019) bahwa trend sosial media lebih mengubah pola diplomasi. Bahkan Ilan Manor menunjukkan sejumlah fakta pola komunikasi beberapa pemimpin melalui media sosial. Manor menunjukan bahwa terjadi pergeseran pola interaksi antara negara melalui dunia maya terutama Twitter. Ketika Thomas Jefferson dalam pidatonya di kongres Amerika hanya berbasis pada fenomena tradisional dimana saat itu pidato kenegaraan disampaikan dikongres bersifat direct dan menggunakan pengeras suara. Coba bedakan (bandingkan, ed) dengan ketika Obama dan Trump yang menjadi pemimpin Amerika yang melakukan atau mencari respons negara lain melalui akun twiternya. Situasi ini seperti upaya test the water agar mendapat tanggapan terutama dari negara-negara yang bukan aliansinya. Ketika pola itu terbangun , penulis justru mempersoalkan hal tersebut. Kepala negara yang menjadi pemimpin negara sekaligus pemimpin para diplomat apakah dalam komunikasi tersebut masih bisa disebut diplomat? Hal ini berkaitan dengan hukum diplomatik yang tidak mengatur hal tersebut. Sehingga konsekuensi lain menimbulkan pertanyaan apakah ini kajian diplomasi, komunikasi politik, komunikasi internasional atau yang relevan dengan instrumen ini. Penulis berpendapat bahwa diplomasi seolah kehilangan metodologisnya sebagai sebuah kajian keilmuan. Karena ada kecenderungan setiap keilmuan ini akan melakukan klaim terhadap pola komunikasi seperti ini. Yang perlu digaris bawahi adalah diplomasi itu merupakan peristiwa dimana setiap aktor bertemu saling menyampaikan keinginan, mencocokan keinginan, saling tawar-menawar yang berujung pada kesepakatan, tidak sepakat, penundaan atau kegagalan tergantung metode negosiasi yang dilakukan. Disisi lain akan sangat sulit mengukur diplomasi dalam konteks digital ini. Hal ini juga yang cukup sulit mengukur diplomasi sebagai soft power. Hal seperti budaya atau seni menjadi instrumen diplomasi atau istilah Nye sebagai soft power terlalu parsial melihat efektifitasnya apalagi pendekatannya kualitiatif. Dengan demikian penulis berargumen bahwa nilai diplomasi seperti sedang blur karena harus ada batas konkrit khawatirnya akan saling […]
[…]