Fenomena hubungan internasional saat ini telah berkembang dan mengalami perubahan dengan konsep lama. Peranan sub-state meningkat seiring dengan perkembangan zaman akibat globalisasi sehingga konstelasi politik internasional tidak lagi bersifat state-centric atau terpusat pada pemerintah pusat. Pemerintah Daerah bisa langsung terjun ke ranah internasional salah satunya adalah dengan program kerjasama luar negeri atau paradiplomasi.
Paradiplomasi merupakan desentralisasi kekuasaan politik dan kewenangan administratif dalam sebuah proses yang terjadi pada aktor-aktor sub-negara dalam menjalankan hubungan luar negeri. Paradiplomasi tidak diperuntukkan untuk kepentingan nasional sebuah negara secara umum dan luas namun lebih ditujukan untuk masalah khusus dan dalam lingkup yang sempit di suatu daerah tanpa keluar dari aturan perundang-undangan dan berada di bawah pengawasan pusat. Paradiplomasi sebagai kontras dari diplomasi formal, berarti proses yang memungkinkan unit-unit konstituen dari sebuah negara untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain untuk mengejar kepentingan tertentu dalam pengawasan negara.
Di Indonesia, pelaksanaan paradiplomasi sudah banyak dilakukan di daerah dengan pihak asing dari berbagai negara seperti Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat telah menjalin kerjasama dengan Prefektur Shizuoka di Jepang yang disepakati kedua pemimpin daerah pada November 2017. Dalam Nota Kesepahaman yang telah disepakati, tercantum dalam Pasal 2 bahwa ruang lingkup kerjasama kedua pihak yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan perdagangan dan investasi, pariwisata, olahraga, kebudayaan, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, dan perhubungan.
Sementara itu, baru-baru ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggelar pertemuan dengan Gubernur Prefektur Shizuoka, Heita Kawakatsu, via konferensi video di Gedung Pakuan, Kota Bandung. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil mengajak Pemerintah Shizuoka untuk turut mengembangkan potensi tujuh ekonomi baru Jawa Barat pasca pandemi Covid-19 pada 2021. Ketujuh potensi ekonomi baru tersebut adalah investasi industri, swasembada pangan, swasembada teknologi, bisnis sektor kesehatan, ekonomi digital, ekonomi berkelanjutan, dan pariwisata lokal.
Artikel ini dikutip sepenuhnya dari KUMPARAN.